KONTROVERSI DOKTER LAYANAN PRIMER (DLP)

Saat ini dunia kedokteran bener-bener dihebohkan dengan kemunculan ‘dokter’ baru yang disebut dengan dokter layanan primer. Hal ini bermula dari undang-undang nomor 20 tahun 20143 tentangpendidikan kedokteran. Di pasal ini ditegaskan bahwa  Fakultas Kedokteran wajib menyelenggarakan program Dokter Layanan Primer (DLP).

DSC_4924-edit

DOKTER UMUM VS DOKTER LAYANAN PRIMER

Yang jadi masalah tersebut adalah, yang berhak untuk memberikan layanan lini pertama kepada masyarakat itu adalah dokter layanan primer bukan dokter umum.
Nah, hal inilah yang ingin diperbaiki yang menurut PDUI Pasal-pasal itu dinilai menghambat akses pelayanan dokter (umum) kepada masyarakat (pasien), sehingga melanggar hak konstitusional atas pelayanan kesehatan masyarakat.

PDUI meminta ketentuan yang menyangkut pelayanan dokter primer dan istilah layanan dokter primer dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. “Jadi dokter umum terhambat mengakses pasien dan pasien terhambat oleh dokter karena ada sistem dokter primer,” tegasnya.

Tapi pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan uji materi Undang-undang no.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang diajukan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Ini berarti, Fakultas Kedokteran wajib menyelenggarakan program Dokter Layanan Primer (DLP).

Saat ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengambil sikap untuk tetap tidak menerima pendidikan tersebut. Bahkan mereka akan mengambil langkah hukum lain dalam bentuk legislatif untuk tetap menjamin keberlangsungan kinerja dokter umum di layanan primer.

DOKTER LAYANAN PRIMER UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Pendapat sebaliknya disampaikan oleh Guru Besar FK UI Prof. dr. Budi Sampurna, beliau menilai Dokter Layanan Primer (DLP) dan uji kompetensi dalam UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sebenarnya sudah selaras dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain. Justru, adanya DLP dan uji kompetensi adalah kebutuhan yang tidak terelakkan guna menghasilkan SDM berkualitas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan profesional.

“Aturan itu sesungguhnya untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas,” ujar Budi Sampurna saat memberi keterangan sebagai ahli dari pihak pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian UU Pendidikan Kedokteran di gedung MK, Selasa (03/2).
“Ini bentuk penghargaan kepada DLP yang memberi layanan primer, soalnya kita yakin betul negara yang bagus akan meningkatkan pelayanan primernya, sehingga bisa menciptakan masyarakat sehat hingga ke pelosok,” tegasnya.

Hal senada disampaikan ahli pemerintah lainnya, Dosen FK UGM, dr. Gandes Retno Rahayu yang menilai pengaturan pelaksanaan uji kompetensi sebenarnya melengkapi UU Praktik Kedokteranyang sudah ada sebelumnya. “UU Pendidikan Kedokteran mengatur lebih ketat tentang kapan pelaksanaan uji kompetensi, dimana, siapa yang menyelenggarakan?” kata Gandes di hadapan majelis yang diketuai Arief Hidayat.

“Sebenarnya sebagian besar (sumber penyakit) ada di komunitas, sehingga layanan di komunitas ini perlu dikuatkan. Jadi, penguatan layanan primer ini menjadi penting agar tingkat kesehatan masyarakat lebih baik, pelayanan kesehatan lebih terkendali, dan ada peningkatan kesetaraan pelayanan kesehatan,” katanya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan negara yang menerapkan layanan kesehatan primer, angka kematian bayi jauh lebih rendah, harapan hidup lebih tinggi. Dia membandingkan dengan negara-negara tetangga, angka kematian bayi dan angka kematian di Indonesia lebih tinggi daripada mereka. “Di sana seringkali menggunakan istilah dokter keluarga, kita menggunakan istilah DLP.”

Sumber:

  • http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d09ac7a10ae/dokter-layanan-primer-demi-pelayanan-kesehatan-berkualitas
  • http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546b7176cdbe5/mk-diminta-hapus-aturan-layanan-dokter-primer
  • http://www.idionline.org/berita/tiga-alasan-idi-tolak-layanan-dokter-primer/
Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*