dokterharry

situs seputar kedokteran dan kesehatan

PELAYANAN BERBASIS KAPITASI BPJS KESEHATAN

 

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, saat ini mulai diterapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK). Tujuan dari penerapan KBK ini adalah meningkatkan peerforma FKTP, diukur melalui indicator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian indicator tersebut mendapatkan konsekuensi berupa pengurangan nilai kapitasi dan pemberian reward.. apabila kinerja optimal, maka tarif kapitasi dapat dicapai maksimal.

“Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan ini merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan social health insurance. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan  pelayanan kesehatan kepada peserta program.” Ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

Di era JKN-KIS, lanjut Fachmi, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh faskes kesehatan pertama (FKTP) sangatlah penting, mengingat faskes primer merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai gatekeeper. Bila kualitas faskes tingkat primer tidak ditingkatkan, angka rujukan akan terus meningkat, sehingga bisa terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.

“Semakin hari, jumlah peserta JKN-KIS kian bertambah. Faskes primer sebagai lini pertama pelayanan kesehatan harus diperkuat, agar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal. KBK ini sudah mulai diterapkan sejak setahun lalu melalui uji coba secara bertahap. Ini juga merupakan upaya kendali mutu kendali biaya di fasilitas kesehatan, sekaligus untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu,” tutur Facmi Idris.

Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo menambahkan, adanya perubahan ini juga diharapkan dapat semakin memperbaiki pencapaian program JKN-KIS. “Saya rasa apa yang telah disepakati ini (pembayaran KBK) akan memberikan manfaat yang besar, karena biasanya intensif yang diberikan dengan kinerja akan lebih mendorong orang untuk semangat bekerja,” ujar Untung.

Bila pelayanan kesehatan di faskes primer tidak berfungsi sebagaimana mestinya, lanjut Untung, maka biaya kesehatanakan meningkat karena banyak pasien yang dirujuk. “Faskes primer harus menjalankan fungsi gate keeper-nya  dengan baik, jangan sampai semua pasien dirujuk tanpa alasan yang jelas. Saat ini kamu juga sedang mengembangkan Dokter Layanan Primer (DLP) sebagai perluasan dari pelayanan primer. Kita harapkan nantinya DLP dapat berfungsi lebih baik, karena kemampuannya dalam memberikan pelayanan di tingkat primer akan lebih luas lagi,” imbuhnya.

Indikator Penilaian KBK

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady menyampaikan, dalam pelaksanaan pembayaran KBK, penilaian terhadap FKTP dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi beberapa aspek. Pertama adalah Angka Kontak yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta berdasarkan jumlah peserta  JKN-KIS (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP perbulan, baik di dalam gedung maupun diluar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu bulan.

“Faskes primer minimal harus pernah ketemu dengan peserta JKN-KIS yang terdaftar di tempat mereka, baik itu pada saat mereka sakit maupun saat kunjungan ke rumah ketika sehat. Kontak komunikasinya minimal 150 per mil, artinya 150 peserta dari 1.000 peserta yang terdaftar,” jelas Maya.

Bentuk kontak yang menjadi catatan penilaian antara lain tempat kontak yang berlangsung di FKTP, jaringan pelyanan puskesmas, jejaring fasilitas  pelayanan kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Posyandu Lansia, serta tempat kontak lainnya yang disepakati.

Ada pun jenis pelayanan yang diberikan oleh FKTP bisa dalam bentuk kunjungan sakit maupun kunjungan sehat seperti pelayanan imunisasi, penyuluhan kesehatan perorangan atau kelompok. Home visit, pemeriksaan kesehatan Ibu dan anak serta Keluarga Berencana (KB), atau senam sehat. Maya menambahkan, sumber data yang digunakan dalam indikator ini adalah hasil pencatatan kontak FKTP dengan konsdisi di tempat dan jenis pelayanan yang dicatatkan  pada aplikasi P-Care.  Pada saat dilakukan penilaian, tim penilai nantinya akan dilakukan uji sampling terhadap kontak yang dilaporkan oleh FKTP.

Indikator kedua adalah Rasio Rujukan Rawat Jalan Non-Spesialistik untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP.

Jumlah rujukan rawat jalan kasus nonspesialistik adalah jumlah peserta yang dirujuk dengan diagnosa  yang termasuk dalam jenis yang menjadi kompetensi dokter di FKTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan, FKTP, Dinas Kesehetan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi dengan memperhatikan kemampuan pelayanan FKTP. Serta progresifitas penyakit yang  merupakan keadaan khusus pasien dan/atau kedaruratan medis. Hal tersebut juga dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerjasama.

Formulasi perhitungannya adalah perbandingan jumlah Peserta yang dirujuk dengan kasus non-spesiasifik dengan jumlah seluruh Peserta yang dirujuk oleh FKTP dikali 100 (seratus). “Melalui penerapan KBK ini, kita harapkan 144 diagnosa bisa ditangani secara tuntas di FKTP, sehingga tidak perlu merujuk lagi ke rumah sakit untuk kasus-kasus yang seharusnya menjadi kewenangan FKTP,” ujar Maya.

Selanjutnya yang menjadi indikator ketiga adalah Rasio Peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) Rutin Berkunjung ke FKTP, yang merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta Prolanis. Adapun formulasi perhitungannya adalah perbandingan jumlah Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP dengan jumlah peerta Prolanis terdaftar di FKTP dikali 100 (seratus).

Jenis-jenis penyakit kronis yang termasuk dalam Pronalis yang dihitung dalam indikator adalah penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi, atau diagnosa lain dalam program Rujuk Balik (Jantung, Asma, penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsi stroke, schizophrenia, dan Systemic Lupus Erythematosus (SLE) yang kemudian dinyatakan termasuk dalam perhitungan seperti edukasi klub, pemantau Kesehatan melalui pemeriksaan penunjang, senam Prolanis, home visit, serta pelayanan obat secara rutin (obat PRB). Apabila  peserta Pronalis dirujuk ke FKRTL dengan alasan control ulang rutin, kondisi pasien tidak stabil atau kekosongan obat PRB, maka pasien tersebut tetap dinyatakan sebagai pasien Prolanis dantetap masuk dalam perhitungan.

“Peserta yang sudah daftar dalam program  Pronalis kita harapkan dapat dijaga dengan baik oleh faskes primer kalau sering-sering dikembalikan ke rumah sakit , berarti pengelolaannya tidak berjalan denga baik dan harus diperbaiki,” tuturnya.

Khusus bagi puskesmas terdapat indikator tambahan berupa Rasio Kunjungan rumah untuk mengetahui penyelenggaran kegiatan promotive preventif di Puskesmas. Terhadap pencapaian indikator tambahan tersebut, Puskesmas akan memperoleh kompensasi dalam bentuk pelatihan/workshop/seminar untuk meningkatkan kompentisi dan/atau performa Puskesmas.

Target Pemenuhan Komitmen Pelayanan

Dalam pelaksanaan KBK, indikator komitmen pelayanan terbagi menjadi dua. Pertama adalah Zona Aman, yaitu Batasan optimal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh FKTP agar mendapatkan besaran kapitasi sesuai hasil penetapan besaran kapitasi yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan.

Fachmi Idris menjelaskan, apabila dalam pemenuhan target indikator kemitmen pelayanan menyebabkan besaran tarif kapitasi lebih rendah dari standar tarif kapitasi minimal yang telah ditetapkan oleh Menteri, maka besaran kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi minimal.  Sementara apabila besaran tarif lebih tinggi dari standar tarif kapitasi maksimal, maka besaran kapitasi yang dibayarkan adalah tarif kapitasi maksimal.

“Dalam pelaksanaannya, kami juga akan memberikan kompensasi kepada FKTP dalam bentuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop atau seminar untuk meningkatkan kompetensi dan performa FKTP,” jelas Fachmi.

Dalam pembayaran KBK, dilakukan pula upaya monitoring evaluasi. Tim Monitoring dan Evaluasi beranggotakan stakeholder tekait dalam pelaksanaan Pelayanan Primer di Era JKN-KIS, yang berbagi menjadi Tim Monitoring Evaluasi Pusat dan Tim Monitoring Evaluasi Daerah.

Termotivasi Untuk Lebih Baik

Penerapan pembayaran KBK ini sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan  Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada FKTP. Saat ini 34 Provinsi telah bersepakat untuk menerapkan KBK di Puskesmas Provinsi.

Salah satu FKTP yang sudah menerapkan KBK adalah Puskesmas Siko di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kepala  Puskesmas Siko, Alwia Assagaf mengatakan, aturan mengenai  pembayaran KBK ini pada awalnya memang dinilai memberatkan, apalagi jumlah tenaga kesehatan di Pusksemas Siko merupakan puskesmas perawatan terbatas.

Namun dalam perjalanannya, Alwia justru melihat aturan ini sebagai hal yang positif. Dengan sistem pembayaran kapitasi terbaru ini, seluruh tenaga kesehatan di puskesmas ini makin termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Karena bila tak maksimal, konsekuensinya jumlah kapitasinya akan berkurang. Sementara bilang mencapai zone prestasi, kapitasi yang didapatkan bisa melebihi norma kapitasi yang ditetapkan.

“Dalam indikator penilian KBK, pencapaian Puskesmas Siko sebetulnya sudah cukup bagus, ada di zona aman. Tentunya kami harus terus meningkatkannya lagi untuk bisa  sampai ke zona prestasi. Data-data yang dimasukkan ke aplikasi P-care juga harus terus kami perbaiki, dan ini tentunya butuh kerjasama tim yang solid,” ujar Alwia.

Dengan pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan, harapan terbesarnya tentu saja adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer bagi peserta JKN-KIS, sehingga cita-cita untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

dokterharry © 2016 dokterharry.com