dokterharry

situs seputar kedokteran dan kesehatan

BPJS Program Sosial Paling Disukai Rakyat

Pada 15 Juli tahun ini. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dahulu bernama PT Asuransi Kesehatan (Askes) genap berusia 48 tahun. Tanpa terasa pula suah 2 tahun 7 bulan PT Askes berganti baju menjadi BPJS Kesehatan untuk mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Kendati program JKN-KIS masih tergolong bayi bagi ukuran umur manusia, program JKN-KIS telah menjelma menjadi program jaminan kesehatan sosial terbesar sejagad raya. Sampai saat ini sudah hampir 169 juta orang bergabung menjadi peserta JKN-KIS dengan pendekatan single payer institution.

Perlahan tapi pasti, jumlah kepesrtaan ini bakal terus bertambah. Artinya mimpi kondisi universal coverage atau semua warga negara nantinya akan memiliki jaminan kesehatan akan terwujud paling lambat pada 1 Januari 2019 nanti.

Dalam dua tahun perjalanannya, secara umum program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan berjalan baik. Hal itu bisa dilihat dari indeks tingkat kepuasan (ITK), dan loyalitass responden  terhadap fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Bahkan dalam survei persepsi yang dilakukan Indo Barometer di 34 porvinsi pada 14-22 September 2015 lalu, program JKN-KIS menempati urutan teratas dalam daftar poin-poin keberhasilan pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menurut pandangan masyarakat.

Pembagian KIS misalnya, menurut survei itu menjadi urutan paling tinggi dalam daftar poin keberhasilan pemerintah Jokowi-JK menurut persepsi masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, tidak hanya dianggap berhasil, JKN-KIS juga menjadi program yang paling disukai rakyat dengan perolehan skor sebesar 18,6%.

Skor tersebut, tambah Qodari, memiliki rentang nilai yang cukup signifikan dengan program lainnya. Dia mencontohkan, program KIP, beasiswa, KJP, dan lainnya ‘hanya’ memiliki skor 7,9%.

Namun, tentu saja tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dalam perjalanannya yang masih singkat, sejumlah kendala masih ditemui disana-sini. Begitu pula hubungan BPJS Kesehatan dengan mitra-mitranya tentu harus mengalami dinamika.

Ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu misalnya. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Dr Ilham Marsis Oetama SpOG(K) memberi sejumlah catatan agar kelak program JKN-KIS bisa bekerja lebih baik lagi.

Menurut Marsis – begitu dia biasa disapa, layanan kepada masyarakat akan lebih baik andai pemerintahan menambah dan memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Selain itu, sebaran dokter umum dan spesialis di setiap daerah juga harus merata.

“Peningkatan fasilitas dan dokter harus seuai dengan rasio ideal. Dengan demikian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa optimal,” ujar dia.

Marsis juga menyebutkan perhitungan tarif INA-CBGs harus ada rasionalisasi berkelanjutan, kendati Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menakian secara berkala. Di beberapa kasus layanan, jumlah biaya yang disediakan lebih kecil dari ongkos layanan yang diberikan.

Dia juga menyayangkan kenaikan iuran pada peserta PBI (Penerima Biaya Iuran) yang masih belum ideal, yaitu Rp 23 ribu, padahal PB IDI telah mengusulkan kenaikan iuran PBI sebesar Rp 27 ribu.

Angka sebesar Rp 27 ribu itu sudah melalui perhitungan secara ilmiah, berdasarkan data dan fakta di lapangan selama pelaksanaan dua tahun BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu dia berharap agar tarif INA-CBGs kembali dibahas bersama, baik dengan asosiasi dokter dan rumah sakit (RS).

Hal itu juga diamine Sekretaris Jenderal PB IDI Adib Khumaidi. Menurut dia, kombinasi sarana dan tenaga minim, serta rendahnya pemahaman masyarakat pada sistem JKN sering menimbulkan gesekan antara peserta dan penyedia layanan kesehatan.

Belajar…

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Drg Susi Setiawati MARS, tidak menampik bahwa banyak RS Swasta yang belum memahami sejumlah Pernik terkait mekanisme JKN-KIS. Sebut saja misalnya hal yang terkait clinical pathway, coding (memasukan data), verifikasi klaim, audit medik, tarif INA-CBGs, dan sebagainya.

Selain itu, RS swasta juga belum optimal dalam memanfaatkan Coordination Of Benefit (CoB) dengan asuransi kesehatan. Padahal menurut Susi, potensi CoB cukup besar bagi pemasukan RS Swasta. Namun, lantaran sistemnya belum jelas, potensi itu tidak bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, dia berharap agar BPJS Kesehatan segera membenahi konsep CoB yang telah ada.

Kendati demikian, Susi menghimbau para anggotanya agar terus mempelajari konsep JKN-KIS beserta perkembangannya. Bagi RS swasta yang belum bergabung dengan BPJS Kesehatan, dia menghimbau agar mereka segera bergabung. Pasalnya, JKN-KIS adalah masa depan dunia kesehatan Indonesia.

“Semua warga nanti akan menjadi peserta JKN-KIS. Terlebih lagi persaingan ke depan akan lebih keras dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” ujar dia.

Pada kesempatan lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengusulkan perbaikan regulasi, sistem rujukan dan penegakan hukum agar program JKN-KIS bisa berjalan lebih baik.

Untuk regulasi, hal yang perlu dilakukan adalah revisi permenkes nomor 59 tahun 2014 tentang paket INA-CBGs. Biaya dalam paket INA-CBGs dianggap RS swasta tidak menarik karena tidak masuk secara keekonomian. Dengan revisi paket, lanjut Timboel, diharapkan RS swasta semakin banyak yang bergabung dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian antrean  pasien yang mengular di RS bisa berkurang.

Untuk rujukan, Timboel meminta agar sistem informasi antar-RS sudah terkoneksi satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada lagi cerita pasien kesulitan mencari kamar, padahal RS lain tengah kosong. Terakhir, tandas dia, adalah pemberian sanksi yang tegas pada RS nakal yang memberikan layanan seadanya pada pasien dan badan usaha yang belum mendaftarkan atau membayar iuran premi karyawannya.

 

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

dokterharry © 2016 dokterharry.com