dokterharry

situs seputar kedokteran dan kesehatan

DENDA JKN KIS PERPRES NO 19 TAHUN 2016

Selama ini peserta JKN-KIS yang telat bayar iuran dikenakan denda 2 persen dari total iuran tertunggak peserta yang menunggak iuran selama 3 bulan bagi peserta penerima upah (PPU) dan 6 bulan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Tapi ketentuan itu diubah sejak terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan itu telah diperbarui lewat Perpres Nomor 28 Tahun 2016. Menindaklanjuti amanat regulasi tersebut BPJS Kesehatan telah menerbitkan beberapa peraturan teknis diantaranya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016.

Mengacu peraturan itu batas toleransi pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan  untuk peserta yang telat bayaran iuran dipangkas jadi 1 bulan. Oleh karenanya bagi peserta yang menunggak iuran lebih dari 1 bulan, penjaminan yang diberikan BPJS Kesehatan dihentikan sementara. Penjaminan akan aktif kembali setelah peserta melunasi semua tunggakan dan membayar iuran  pada bulan berjalan.

Ketika status kepesertaan kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan yang dijamin BPJS Kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) dan rawat jalan di fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Namun, dalam rentang waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, dikenakan denda 2,5 perseen dari total diagnosis akhir dikali jumlah bulan tertunggak.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menilai aturan denda terbaru itu sangat menguntungkan masyarakat, Khususnya peserta JKN_KIS yang telat bayar iuran. Pasalnya, saat ini peserta tidak dikenakan denda untuk setiap keterlambatan membayar iuran. “Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 itu amanat Perpres Nomor 19 Tahun Peraturan dan jelas menguntungkan masyarakat,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Direktur Komunikasi, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, menambahkan jumlah bulan tertunggak yang digunakan sebagai acuan denda maksimal  12 bulan. Sekalipun peserta menunggak iuran 24 bulan, yang digunakan sebagai acuan pembayaran denda hanya 12 bulan. Selain itu besaran denda paling tinggi hanya  Rp 30 juta.

Bayu menjelaskan aturan ini ditujukan untuk mendorong peserta agar rutin membayar iuaran. Kabar baiknya, aturan denda ini tidak berlaku untuk peserta yang masuk kategori tidak mampu. Tapi peserta itu harus memenuhi syarat diantaranya mendapat surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait. “Peserta yang tidak mampu tidak dikenakan denda, mereka akan mendapat pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Denda rawat inap yang dikenakan itu dihitung untuk setiap diagnose. Jika dalam rangka waktu 45 hari itu peserta dirawat inap lebih dari sekali dengan diagnosa yang berbeda-beda, denda dikenakan untuk setiap diagnosa. Misalnya, dalam rentang waktu 45 hari peserta didiagnosa usus buntu dan dirawat inap. Setelah dinyatakan sembuh dan pulan ke rumah, beberapa hari kemudian  peserta didiagnosa penyakit lain dan dirawat inap. Mengacu hal tersebut maka peserta yang bersangkutan harus membayar denda untuk masing-masing diagnosa.

Namun, jika diagnosanya tidak berbeda, masih terkait dengan penyakit sebelumnya, dan peserta butuh rawat inap lagi, maka peserta tidak perlu membayar denda untuk pelayanan rawat inap yang kedua. Sebab peserta sudah membayar denda pada diagnosa pertama.

Perlu diingat, dalam menghitung denda itu bisa jadi besaran denda yang dibayar peserta kurang atau lebih karena yang menjadi acuan yaitu diagnosa sementara. Kelebihan atau kekurangan biaya yang ditanggung peserta itu akan dihitung pada tahap akhir pelayanan dan mengacu diagnosa terakhir.

Misalnya, mengacu diagnosa sementara, peserta harus membayar denda Rp 10 juta. Setelah dibayar peserta mendapat pelayanan rawat inap. Namun, mengacu diagnosa akhir dendan yang jadi tanggungan peserta hanya Rp 3 juta, selisih pembayaran itu akan dikembalikan kepada peserta. Begitu pula sebaliknya jika diagnosa sementara biayanya lebih kecil daripada diagnosa akhir, maka peserta harus membayar kekurangannya.

Kepala sub Bidang Pemantauan Lembaga Keuangan  Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf, mengatakan aturan denda sebagaiamana amanat Perpres Nomor 19 Tahun 2016 itu ditujukan  utnuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya rutin membayar iuran. Dalam perjalanan program JKN-KIS selama ini ada peserta yang sudah menggunakan manfaat tapi tidak mau menanggung beban iuran. Ujungnya, iuran tidak dibayar tepat waktu.

Kondisi itu merugikan peserta yang rutin bayar iuran karena dia harus menanggung biaya peserta lain yang tidak tertib membayar iuran tapi menggunakan manfaat JKN-KIS. Padahal prinsip JKN-KIS itu gotong royong, tapi ada peserta yang mengabaikan itu, tidak rutin bayar iuran.

Dalam rangka memberi penyadaran kepada peserta, lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2016 peserta yang telat bayar iuran lebih dari 1 bulan penjaminannya  dihentikan sementara. Selama iuran tertunggak belum dilunasi peserta itu harus menanggung biaya pelayanan kesehatannya sendiri.

Tidak seperti peraturan sebelumnya, peserta yang ingin melunasi tunggakannya kini tidak perlu bayar denda keterlambatan. Namun, jika dalam waktu 45 hari sejak kepesertaan kembali akitf dan peserta perlu rawat inap yang ditanggung BPJS Kesehatan maka dikenakan denda.

Kemudian, adanya rentang waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali ditujukan untuk mendorong peserta agar rutin bayar iuran. Ronald melihat ada peserta JKN-KIS yang hanya menunaikan kewajiban bayar iuran ketika butuh pelayanan kesehatan dan sembuh, peserta yang bersangkutan biasanya tidak melanjutkan iuran.

Untuk denda rawat inap sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan sebagaimana diagnosa dikali jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan atau Rp 30 juta, Ronald menjelaskan ketentuan itu ditujukan agar denda dikenakan tidak memberatkan peserta. Pasalnya, ada diagnosa penyakit yang biayanya sangat mahal jika dikali jumlah bulan tertunggak 12 bulan, bisa jadi denda yang ditanggung peserta jumlahnya besar hingga memberatkan peserta. Oleh karenanya, ketentuan itu memberi opsi lain yakni denda dibatas maksimal hanya Rp 30 juta.

Kenapa denda dikenakan hanya untuk pelayanan rawat inap? Mengacu data BPJS Kesehatan, Ronald mengatakan manfaat yang dibayar untuk kasus rawat jalan tidak terlalu besar. Sebaliknya, manfaat yang dibayar BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang untuk rawat inap jumlahnya lebih besar daripada rawat jalan.

Adanya perilaku sebagian peserta yang tidak rutin membayar iuran itu menurut Ronald jadi salah satu pemicu munculnya ketentuan tentang denda sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016. Jika hal itu tidak segera dibatasi, akan berdampak buruk terhadap ketahanan finansial BPJS Kesehatan. “Perilaku peserta yang tidak tertib membayar iuran itu jadi salah satu persoalan yang bisa membuat BPJS Kesehatan defisit,” paparnya.

Namun, ketentuan tentang denda itu dikecualikan bagi peserta yang menunggak iuran karena tidak mampu. Misalnya, peserta yang bersangkutan tadinya sanggup membayar iuran secara rutin kemudian jatuh miskin dan belum terdata sehingga tidak masuk PBI. Peserta itu wajib mengantongi surat dari instansi terkait yang menyatakan kondisinya secara ekonomi dalam keadaan tidak mampu.

Dengan aturan denda yang baru itu Ronald mengatakan pemangku kepentingan berupaya mencari bentuk yang cocok agar program JKN-KIS berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Negara lain yang menerapkan program serupa JKN-KIS membutuhkan puluhan tahun untuk mendapatkan desain yang cocok untuk negara tersebut. Oleh karenanya aturan tentang denda dibuat seperti itu karena Indonesia masih dalam tahap belajar menjalankan program jaminan kesehatan.

Ketentuan denda sebagaimana diatur Perpres Nomor 19 Tahun 2016 itu menurut Ronald murni ditujukan untuk mendorong kepatuhan peserta bayar iuran. Regulasi itu tidak ditujukan untuk mengejar pemasukan finansial BPJS Kesehatan. Jika yang disasar motifnya finansial, maka denda tidak dibatasi hanya 12 bulan tertunggak atau Rp 30 juta tapi sebesar-besarnya. “Perpres itu disusun dengan melewati diskusi dan masukan dari berbagai pihak,” pungkasnya.

sumber: majalah BPJS

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

dokterharry © 2016 dokterharry.com