JEJARING PROGRAM PENGENDALIAN TB

KONSEP JEJARING P2TB

Dalam menatalaksana pasien TB secara komprehensif diperlukan kerja sama terintegrasi antara semua pemberi pelayanan baik pemerintah maupun swasta dalam bentuk PPM ((Public Private Mix).

PPM atau jejaring pelayanan pasien TB meliputi:

  • Hubungan kerjasama pemerintah-swasta, seperti: kerjasama program pengendalian TB dengan faskes milik swasta, kerjasama dengan sektor industri/perusahaan/tempat kerja, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
  • Hubungan kerjasama pemerintah-pemerintah, seperti: kerjasama program pengendalian TB dengan institusi pemerintah Lintas Program/Lintas Sektor, kerjasama dengan faskes milik pemerintah termasuk faskes yang ada di BUMN, TNI, POLRI dan lapas/rutan.
  • Hubungan kerjasama swasta-swasta, seperti: kerjasama antara organisasi profesi dengan LSM, kerjasama RS swasta dengan DPM, kerjasama DPM dengan laboratorium swasta dan apotik swasta.
  1. Pengertian Jejaring

Jejaring  P2TB adalah hubungan kerja timbal balik yang dibangun baik didalam maupun diluar institusi kesehatan dalam Program PengendalianTB.

Jejaring  pelayanan TB  adalah hubungan kerja sama timbal balik antar faskes serta institusi kesehatan lainnya dalam menatalaksana penderita TB.

Jejaring   pelayanan TB  bagi DPM adalah jejaring antara DPM dengan faskes  lainnya baik FKTP maupun FKRTL serta institusi terkait yang dapat memudahkan DPM dalam menatalaksana pasien TB.

  1. Tujuan Jejaring

Tujuan jejaring layanan TB adalah agar setiap pasien TB mendapatkan kemudahan akses   pelayanan yang berkualitas sesuai dengan PNPK.

Setiap faskes mempunyai keterbatasan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien TB sehingga kerja sama didalam jejaring merupakan hal yang mutlak dan sangat penting dalam mencapai tujuan ini.

 Jenis jejaring P2TB:

    1. Jejaring internal adalah jejaring kerja antar semua unit yang terkait dalam suatu faskes dalam menangani pasien TB. Semakin besar faskesnya semakin banyak unit yang terlibat dalam jejaring pelayanan TB di faskes tersebut.

Jejaring internal bagi DPM adalah jejaring antar unit ditempat praktik DPM   tersebut. Bagi DPM yang berpraktik di Klinik Pratama maka jejaring internalnya adalah antara DPM tersebut dengan laboratorium dan apotik yang ada didalam klinik tersebut. (Klinik Pratama: Permenkes no.9 tahun 2014 ayat (1) huruf a yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar maupun khusus ( hyperlink ke PerMenkes NO 9 tahun 2014)

Apabila DPM praktik mandiri murni maka tidak ada jejaring internal.

  1. Jejaring eksternal adalah jejaring kerja yang dibangun antara suatu faskes dengan faskes lainnya atau institusi yang terkait dalam pelayanan pasien

Jejaring eksternal bagi DPM meliputi jejaring  antara DPM itu sendiri dengan Puskesmas, Rumah Sakit, BKPM, BBKPM, BP4, Laboratorium , Apotek,IDI Cabang, Dinkes Kab/Kota dan institusi terkait lainnya .

 Dinas Kesehatan setempat sebagai koordinator dan penanggung jawab  dalam pembentukan dan pelaksanaan jejaring eksternal P2TB.

Hubungan DPM dengan Puskesmas merupakan hal yang sangat penting antara lain dalam rujukan pemeriksaan laboratorium (sputum) untuk penegakan diagnosis dan follow up, mendapatkan logistik P2TB baik OAT maupun non formulir pencatatan dan pelaporan, pelacakan pasien mangkir dan hal-hal lain yang dirasa perlu.

Sebaiknya DPM berjejaring dengan Puskesmas dimana lokasi praktiknya berada diwilayah kerja Puskesmas tersebut atau  terdekat dengan tempat praktik., diutamakan dengan PRM.(Puskesmas Rujukan Mikroskopis)

LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN JEJARING

Jejaring baik secara internal maupun eksternal harus dibangun bersama dengan seluruh komponen yang terlibat dalam pelayanan pada pasien TB.

Perlu komitmen, tanggung  jawab dan peran yang jelas dari masing masing komponen yang disepakati bersama, agar dalam pembentukan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Penanggung jawab pembentukan jejaring internal adalah pimpinan faskes itu sendiri.Pada Klinik Pratama tentunya adalah pimpinan kliniknya.

Pada jejaring eksternal penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Kesehatan setempat.

  1. Langkah-langkah membangun Jejaring internal.

 .Langkah membangun jejaring internal pada Klinik Pratama adalah sebagai berikut:

Penanggung jawab pembentukan jejaring internal pada Kliknik Pratama adalah    Pimpinan Klinik tersebut.

  1. Mengadakan pertemuan dengan seluruh unit
  2. Melakukan sosialisasi tentang program P2TB
  3. Membuat kesepakatan dalam penata laksanaan pasien TB termasuk Standar Prosedur Operasional (SPO)
  4. Melengkapi logistik OAT maupun formulir pencatatan dan pelaporan melalui kerja sama dengan Puskesmas sesuai kebutuhan

Hal-hal yang disampaikan  kepada petugas :

  1. Sosialisasi tentang program P2TB
  2. Perlunya kesepakatan dalam penata laksanaan pasien TB sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO)
  3. Cara mendapatkan OAT maupun formulir pencatatan dan pelaporan melalui kerja sama dengan Puskesmas sesuai kebutuhan.

              Jejaring internal  hanya ada pada DPM yang praktik di Klinik Pratama.

DPM yang praktik perorangan murni tidak mempunyai jejaring internal.

  • .Langkah membangun jejaring internal pada faskes tingkat lanjut adalah:
  1. Inventarisasi semua unit yang terkait serta peran msing-masing dalam penatalaksanaan TB
  2. Pertemuan dengan pimpinan unit terkait (tingkat menejemen faskes)
  3. Menyampaikan semua permasalahan menyangkut pelayanan pada pasien TB selama ini
  4. Sosialisasi tentang program P2TB dan kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh seluruh unit terkait.
  5. Kesepakatan dalam menata pasien TB sesuai PNPK Tatalaksana TB
  6. Penunjukan penanggung jawab tiap-tiap unit atau komponen jejaring
  7. Pembentukan tim DOTS

      Materi yang dibahas meliputi:

 

  1. Kesiapan masing masing unit terkait dalam menerapkan PNPK tata laksana TB
  2. Membuat SPO penatalaksanaan TB
  3. Alur koordinasi dan komunikasi antar unit pelayanan terkait
  4. Penunjukan penanggung jawab jejaring kerja dari masing-masing unit
  5. Kebijakan dari pihak manajemen untuk mendukung kelancaran pelayanan, maupun dukungan sarana prasarana guna optimalisasi pelaksanaan jejaring internal.

Banyaknya komponen yang terlibat dalam jejaring internal sangat tergantung dari unit yang tersedia dan terkait dengan pelayanan pasien TB di fasilitas kesehatan tingkat lanjut  tersebut.

  1. Langkah-langkah membangun Jejaring eksternal untuk DPM

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah koordinator dan penanggung jawab dalam membangun Jejaring eksternal TB di wilayah kerjanya.

Langkah-langkah membangun jejaring eksternal di suatu wilayah sebagai berikut:

  1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan dengan semua faskes yang akan melayani pasien TB dan seluruh pemangku kepentingan.
  2. Membahas materi meliputi:
    • Desiminasi tentang jejaring kerja eksternal TB.
    • Kesiapan masing-masing faskes yang akan melayani pasien TB
    • Alur koordinasi dan komunikasi antar faskes terkait pemeriksaan laboratorium, alur mendapatkan logistik ,alur pasien pindah, pelacakan pasien mangkir serta mekanisme pencatatan dan pelaporan..
  1. Kesepakatan dari setiap faskes dan organisasi terkait dalam mendukung sarana dan prasarana pelaksanaan jejaring eksternal secara optimal.
  2. Penunjukan penanggung jawab jejaring eksternal P2 TB dari masing masing faskes
  3. Bersama IDI Cabang setempat menyusun dan menanda tangani MOU sebagai payung hukum PKS (Perjanjian Kerja Sama)
  4. Menyusun dan memfasilitasi penandatanganan PKS antara DPM terlatih dengan Puskesmas ,

Bagi DPM yang sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh IDI setempat dan telah termasuk Pelatihan Jarak Jauh diwajibkan untuk masuk dan menjadi salah satu komponen dalam Jejaring eksternal tersebut diatas melalui langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Melapor secara tertulis tentang pelatihan TB yang telah diikuti kepada IDI Cabang dengan tembusan ke Dinkes setempat
  2. Berkoordinasi dengan Puskesmas setempat dalam pengeterapan PKS yang sudah disepakati.
  3. Membuat jejaring internal apabila DPM ber praktik di Klinik Pratama.

MEKANISME PENERAPAN JEJARING P2TB

Untuk memahami mekanisme penerapan jejaring kita harus tahu peran komponen terkait didalam P2TB baik internal maupun eksternal dan Perjanjian Kerja Sama DPM dengan komponen jejaring terutama dengan komponen jejaring eksternal..Setelah itu barulah kita mempelajari penerapan jejaring dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien TB sesuai dengan PNPK.Sehingga dengan demikian dalam Kegiatan Belajar 3 ini akan ada 3 sub pokok bahasan yaitu Peran Komponen terkait dalam P2TB, Perjanjian Kerja Sama antara DPM dengn Puskesmas dan Penerapan Jejaring P2TB..

             1.Peran komponen terkait dalam jejaring

 Peran komponen pada Jejaring Internal sesuai dengan tupoksi   mereka   masing-masing, seperti umpamanya laboratorium untuk pemeriksaan laboraorium (sputum  ), unit radiologi sebagai penunjang dalam pemeriksaan radiologi serta instalasi terkait lainnya.

Peran bebrapa komponen  dalam jejaring ekstenal  P2TB adalah sebagai berikut:

a.Dokter Praktik Mandiri (DPM)

  • Bersama Puskesmas membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
  • Melakukan tatalaksana pasien TB sesuai PNPK Tatalaksana TB mulai dari penemuan terduga TB sampai pengobatan pada pasien TB.
  • Merujuk pasien TB yang tidak dapat ditangani ke faskes rujukan TB (Rumah Sakit/BBKPM/ BKPM )
  • Melaporkan pasien yang mangkir berobat ke puskesmas setempat untuk dilakukan pelacakan dan menginformasikan ke wasor setempat untuk segra membantu menindak lanjuti.
  • Melengkapi form TB 09 bagi pasien yang pindah berobat ke faskes lain serta menginformasikannya kepada wasor setempat
  • Melanjutkan pengobatan pasien pindahan dari faskes lain dan melengkapi serta mengirimkan form TB10 pada akhir pengobatan kepada faskes tersebut .
  • Mempergunakan formulir pencatatan dan pelaporan baku dalam tatalaksana pasien TB.(Formulir TB06, TB05, TB01, TB02,TB09 dan TB10)
  • Untuk pelaporan berkoordinasi dengan PKM  secara rutin 3 bulan sekali sesuai PKS yang sudah disepakati.

b.Dinas Kesehatan Kab/Kota

  • Sebagai penanggungjawab dan koordinator jejaring eksternal di wilayahnya.
  • Mengadakan pertemuan pembentukan Jejaring Eksternal diwilayah kerjanya
  • Bersama IDI cabang setempat membuat dan menanda tangani MoU/Kesepakatan Kerjasama sebagai payung Perjanjian Kerja Sama antara DPM dengan Puskesmas setempat.
  • Memfasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan jejaring eksternal dengan organisasi profesi (IDI, IAI, PATELKI, PPNI, IBI)
  • Memfasilitasi agar sistem rujukan antar semua faskes pemberi pelayanan TB di wilayah kerjanya dapat berjalan secara optimal
  • Berkoordinasi dengan faskes di wilayah kerjanya untuk sistem surveilans dan memberikan umpan balik hasil analisis data yang sudah diolah
  • Menjamin ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan non OAT program TB (formulir laporan TB.06, TB.05, TB.04, TB.01, TB.02 TB 09, TB.10 dan TB.03, pot sputum, kaca sediaan, reagen, dll) serta mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan faskes.
  • Melibatkan unsur Jejaring Ekstenal dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi, kususnya DPM.

c.Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

  • Secara berjenjang membuat Membuat Memorandum of Understanding (MoU), PB IDI dengan Kemenkes, IDI Wilayah dengan Dinkes Provinsi, IDI Cabang dengan Dinkes Kab/Kota
  • Secara berjenjang mensosialisasikan dan melaksanakan program sertifikasi TB kepada DPM
  • Menginventarisasi DPM yang akan mengikuti pelatihan P2TB
  • Bersama Dinas Kesehatan setempat menyelenggarakan pelatihan P2TB bagi DPM.
  • Bersama Dinas Kesehatan setempat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja DPM dalam pelaksanaan Sertifikasi
  • Memberikan penghargaan (SKP) kepada DPM yang terlibat dalam jejaring program TB sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Menyerahkan Sertifikat Sertifikasi bagi DPM yang telah memenuhi syarat.
  • Menyampaikan daftar nama DPM yang telah mendapatkan Sertifikat Sertifikasi TB kepada Dinas Kesehatan setempat.

d.Puskesmas ( PRM, PPM)

  • Bersama DPM membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerja Sama
  • Memberikan nomor urut bagi DPM yang telah mengikuti pelatihan TB dan bersedia menatalaksana pasien TB
  • Melakukan pemeriksaan mikroskopis dahak pasien yang dirujuk dan mengirim hasil pemeriksaan ke DPM
  • Menyediakan dan mengirimkan OAT dan formulir pencatatan dan pelaporan bagi DPM sesuai kebutuhan.
  • Mengambil data pasien TB dari DPM diwilayah kerjanya secara rutin 3 bulan sekali
  • Melakukan pelacakan pasien TB mangkir yang berdomisili di wilayahnya sesuai laporan dari DPM`

e.Rumah Sakit,BKPM/BBKPM

  • Membentuk jejaring internal pada institusinya masing-masing
  • Menerima rujukan pemeriksaaan dahak dari DPM dan FKTP lainnya baik untuk diagnois maupun follow up
  • Sebagai Fasilitas Rujukan Tindak Lanjut menerima rujukan dari DPM , Puskesmas dan FKTP lainnya
  • Menata laksana pasien TB sesuai PNPK Tatalaksana TB
  • Menata laksana pasien TB MDR dan HIV sesuai kemampuan
  • Melaporkan pasien mangkir ke Puskesmas untuk dilakukan pelacakan dan menginforamsikan ke Wasor setempat
  • Merujuk pasien TB yang tidak ada penyulit untuk ditatalaksana di DPM atau Puskesmas
  • Melakukan pencatatan dan pelaporan pada formulir baku sesuai peraturan yang berlaku.

f.Laboratorium swasta (yang telah masuk dalam jejaring P2TB):

  • Menerima rujukan pemeriksaaan dahak dari DPM baik untuk diagnois   maupun  follow up
  • Mengirimkan hasil pemeriksaan dahak kepada DPM yang merujuk
  • Memberikan penyuluhan dan memperagakan kepada pasien tentang cara mengeluarkan dahak yang benar.
  • Melaporkan hasil rekapan pasien TB secara rutin (3 bulan sekali ) ke DinKes kab/Kota
  • Mengusulkan permintaan kebutuhan logistik dan non logistik ke Dinkes setempat

g.Apotek swasta (yang telah masuk dalam jejaring P2TB)

  • Semua apotik agar tidak melayani penjualan OAT bebas .
  • Menyediakan OAT sesuai pedoman nasional program pengendalian TB (OAT program maupun OAT non program).
  • Melayani resep OAT dari semua Faskes dalam program pengendalian TB.
  • Membantu memberikan penyuluhan tentang OAT pada pasien (cara minum, efek samping dan bahaya pengobatan apabila tidak menyelesaikan dengan tuntas).
  • Monitoring pasien TB dalam pengambilan obat di apoteknya
  • Membantu menemukan terduga TB untuk di arahkan memeriksakan diri ke Fasyankes.

Komponen-komponen inilah yang banyak berperan dalam pengeterapan jejaring   jejaring P2TB  untuk menatalaksana pasien TB di DPM.

  1. Perjanjian Kerja Sama DPM dengan Puskesmas

Perjanjian Kerja Sama pada prinsipnya adalah kesepakatan penatalaksanaan pasien TB antara DPM dengan komponen jejaring eksternal lainnya.

Perjanjian Kerja Sama dibuat antara DPM dengan Puskesmas dan dengan komponen jejaring lainnya.PKS dengan Pukesmas mutlak harus dibuat terlebih dahulu mengingat tempat praktik DPM adalah diwilayah kerja Puskesmas dan DPM akan lebih banyak berhubungan dengan Puskesmas.

Pembuatan PKS difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat dan diketahui oleh IDI cabang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat Pejanjian Kesra Sama adalah sebagai berikut:

  1. PKS dibuat antara masing-masing DPM dengan Puskesmas sesuai domisili tempat praktek.
  2. Harus mencantumkan payung hukum dari kerja sama yang dibuat
  3. Harus jelas para pihak yang bekerja sama
  4. Harus jelas peran dan kewajiban para pihak
  5. Harus jelas alur-alur kerja sama
  6. Harus dicantumkan waktu berlakunya kerja sama
  7. Ditanda tangani oleh para pihak dan sebaiknya diketahui oleh atasan masing-masing

 

3.PENERAPAN JEJARING P2TB

  1. Penerapan pada Jejaring internal

Penerapan Jejaring pada suatu fasyankes sangat tergantung pada banyaknya unit yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien TB di fasyankes tersebut.Pada FKRTL seperti  Rumah Sakit  tentu penerapannya akan berbeda dengan di FKTP seperti Klinik Pratama.

  • Pada FKRTL terduga atau pasien TB dapat berasal dari Rwat Jalan (Poli Umum, Poli Spesialis), Rawat Inap maupun UGD.
  • Untuk pemeriksaan sputum atau pemeriksaan penunjang lainnya pasien dikirim ke Laboratorium atau unit penunjang lainnya.
  • Hasil pemeriksaan disampaikan kepada dokter pengirim di masing2 unit tersebut.
  • Diagnosa dan klasifikasi ditentukan oleh dokter masing2 unit pengirim atau oleh Unit DOTs.
  • Penatalaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Unit DOTs pada FKRTL tersebut.
  • Pasien yang berasal dari Rawat Jalan dan UGD dan memutuskan berobat di luar FKRTL Unit DOTs akan memberikan penjelasan dan merujuk pasien kefasilitas kesehatan yang dituju
  • Pasien yang memutuskan berobat di FKRTL ini akan ditatalaksana sesuai PNPK Tatalaksana TB dengan mengisi formulir sesuai prosedur program.
  • Konsultasi klinik kepada dokter dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
  • Pasien rawat inap pengobatan diberikan diruang perawatannya tetapi tetap melalui koordinasi dengan unit DOTs
  • Apabila pasien sudah diperbolehkan pulang, Unit DOTs akan memfasilitasi apakah pasien akan meneruskan pengobatan di FKRTL atau ditempat lain sesuai prosedur program
  • Unit DOTS merupakan pusat dari semua kegiatan pelaksanaan strategi DOTS. Unit ini sebagai pusat informasi mengenai TB, pusat pencatatan dan pelaporan di faskes tersebut. Formulir/buku yang terdapat di unit DOTS terdiri dari TB.06, TB.05,04, TB.01, TB.02, TB 03, TB.09, TB.10.
  • IGD dapat berperan dalam menemukan terduga maupun menegakkan diagnosis, tetapi IGD tidak melaksanakan tatalaksana TB karena dirujuk ke rawat jalan atau rawat inap.
  • Instalasi penunjang laboratorium mikrobiologi, menerima rujukan untuk pemeriksaan mikroskopis dahak untuk diagnosis maupun pemantauan hasil pengobatan dengan surat pengantar TB.05, dan mencatatnya di dalam TB.04. Hasil pemeriksaan laboratorium dahak dituliskan pada bagian bawah lembar TB.05 dan dikembalikan ke unit yang mengirim.
  • Instalasi Patologi Anatomi menerima pemeriksaan PA kususnya TB Ekstra Paru dan mengirimkan hasilnya kepada unit yang mengirim.
  • Instalasi radiologi berfungsi melakukan pemeriksaan radiologi apabila diperlukan( al. foto toraks). Hasil pembacaan dikembalikan kepada unit yang mengirim.
  • PKMRS berfungsi memberikan informasi dan edukasi tentang TB

 

Berikut adalah pengeterapan jejaring internal pada Klinik Pratama

Penjelasan Alur jejaring internalnya adalah sebagai berikut.

  • Terduga TB yang datang melalui DPM dilakukan pemeriksaaan mikrobiologi dan atau pemeriksaan radiologi.Dicatat pada TB06, dan dibuatkan TB 05.Hasil pemeriksaan dari laboratorium atau radiologi dikirim kembali ke dokter yang mengirim.
  • Apabila hasilnya positif TB sebaiknya dikirimkan kepada DPM yang telah terlatih TB Penatalaksanaan selanjutnya dilakukan oleh DPM yang telah terlatih TB dengan mengisi TB 01 dan TB 02
  • Bagi DPM yang belum dilatih sebetulnya juga dapat melakukan penatalaksanaan pasien TB asal saja dilakukan sesuai PNPK
  • Jika memakai obat program dipenuhi melalui alur jejaring ekste
  1. Penerapan pada Jejaring Eksternal

Berikut adalah beberapa  alur penata laksanaan pasien TB dalam jejaring  eksternal    pada  DPM

  • Alur Rujukan pemeriksanaan Laboratorium

   DPM dapat memeriksakan dahak Laboratorium dari faskes yang sudah terlatih strategi DOTS baik Fasilitas Kesehatan Primer Puskesmas (PRM/PPM), Labkesda/BLK, Lab.RS Swasta, BKPM/BBKPM atau Laboratorium lain yang direkomendasikan oleh Dinas Kesahatan.

  • Alur mendapatkan logistik program

Logistik program terdiri dari OAT dan non OAT(formulir pencatatan dan pelaporan)

DPM mendapatkn logistik ini dari Puskesmas.

DPM dapat memberikan pengobatan dengan paduan/regimen dan dosis yang sesuai dengan strategi DOTS/PNPK dengan cara menggunakan paket OAT yang disediakan program atau memberikan resep KDT non program.

Pada kondisi tertentu DPM dapat memberikan obat lepas melalui resep luar asal mengikuti prinsip pengobatan sesuai PNPK.

Formulir pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh DPM terdiri dari format TB01, TB02, TB05, TB06,TB09 dan TB10.

Klinik Pratama yang mempunyai laboratorium dan farmasi  dibutuhkan      juga TB04 dan TB 03.

  • Alur pencatatan pelaporan

Sebagaimana telah dipelajari pada Modul Penemuan setiap terduga TB dcatat pada TB 06, dirujuk ke Laboratorium dengan TB 05.Apabila terdiagnosa TB diobati dan dibuatkan TB 01 dan TB 02.Apabila pindah dalam masa pengobatan maka digunakan TB09 dan TB10

Alur rujukan pasien.

 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), penatalaksanaan TB Paru tanpa komplikasi merupakan kompetensi 4A bagi seluruh lulusan dokter.Itu berarti bahwa DPM mampu  mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas terhadap semua pasien TB paru tanpa komplikasi dengan tidak merujuk ke faskes lainnya..Penatalaksanaan yang dimaksud adalah penatalaksanaan yang  sesuai dengan PNPK.Oleh karena itu semua DPM punya kewenangan menatalaksana pasien TB paru sampai pengobatannya

Namun pada beberapa kondisi tertentu dimungkinkan DPM untuk melakukan pilihan penanganan pasien TB   termasuk merujuk sebelum diobati.

Beberapa pilihan penanganan dalam penatalaksanaan pasien TB:

  1. P asien dirujuk sebagai terduga
  2. Pasien dirujuk setelah terdiagnosis.
  3. Pasien diobati di DPM.
  • Berobat sampai selesai di DP.
  • Pindah/dirujuk dalam masa pengobata .
  • Pasien mangkir dalam masa pengobatan
  1. Pasien dirujuk sebagai terduga TB

Terduga TB yang ditemukan oleh DPM langsung dirujuk   ke faskes lain. Pasien dicatat pada Form TB06 (Buku bantu TB 06) dan dirujuk untuk pemeriksaan laboratorium menggunakan form TB 05. Peñatalaksanaan pasien selanjutnya pada fada faskes rujukan

b.Pasien dirujuk setelah terdiagnosis

Pasien dirujuk setelah terdiagnosa TB menggunakan TB 09 dan dilampiri dengan fotokopi TB 05 yang sudah ada hasil pemeriksaan laboratorium. Penata laksanaan selanjutnya pada faskes rujukan.

  1.      Pasien diobati di DPM

DPM  mengisi TB 01 dan TB 02 sebagaimana telah diuraikan pada Modul 3 tentang Pengobatan.

Dalam proses selanjutnya bisa terjadi pasien  pindah/dirujuk pada masa pengobatan    atau mangkir berobat.

  • Pindah/dirujuk pada masa

DPM yang merujuk ::

  • melengkapi dengan pengisian TB09 (formulir rujukan/pindah pasien), fotokopi TB 01, sisa OAT yang harus diteruskan untuk disampaikan kepada Faskes/DPM yang dituju.
  • memberikan informasi kepindahan pasien kepada Wasor Kabupaten/Kota untuk konfermasi ke faskes dituju.
  • akan mendapatkan bagian bawah dari TB 09 dari Faskes/DPM yang dituju sebagai konfermasi bahwa pasien sudah melapor.
  • akan mendapatkan konfermasi dari Wasor bahwa pasien sudah berobat di Faskes yang dituju
  • akan mendapatkan TB 10 (formulir hasil akhir pengobatan pasien TB pindahan) dari

Faskes yang dituju.:

  • Faskes/DPM yang dituju:segra mengisi dan mengirimkan bagian bawah dari TB 09 ke DPM yang merujuk.
  • melanjutkan pengobatan pasien.
  • apabila pengobatan sudah selesai mengisi TB 10 dan segra mengirimkan kepada DPM yang merujuk

Alur rujukan pindah dalam masa pengobatan :

  • Pasien mangkir dalam pengobatan:

Pasien yang mangkir dalam masa pengobatan harus dilacak agar meneruskan    pengobatannya.

Dikatakan mangkir apabila pasien  2 kali berturut-turut tidak datang mengambil obat pada tahap awal atau satu minggu tidak datang dalam tahap lanjutan.Pelacakan pasien mangkir dilaksanakan oleh Puskesmas.

  • DPM memberikan informasi pasien mangkir kepada Puskesmas

DPM memberikan informasi kepada Wasor setempat

Wasormenyampaikan informasi dari DPM ke Puskesmas

  • DPM mendapatkan informasi hasil pelacakan dari Puskesmas
  • DPM mendapatkan konfermasi hasil pelacakan dari Was
  • Puskesmas setelah melacak pasien memberikan informasi hasil pelacakan ke DPM dan konfermasi ke Wasor.
  • Wasor menyampaikan konfermasi ke DPM

Pilihan penanganan pasien tersebut diatas dapat dilihat pada diagram berikut::

Pilihan penanganan pasien ini dibuat dengan mempertimbangkan  kemampuan DPM (sarana dan prasarana yang tersedia), tingkat sosial ekonomi pasien, lokasi tempat tinggal baik jarak maupun keadaan geografis, biaya konsultasi dan transportasi.

Loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*